RSS2.0

UU dan Aturan Hukum Pemilu Kepala Daerah 2010

UU dan Aturan Hukum Pemilu Kepala Daerah 2010
1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU 12 Tahun 2008 (Perubahan Kedua Atas UU 32) – Tentang Pemerintah Daerah.
3. PP No. 17 Tahun 2005 (Perubahan Atas PP No.6 Tahun 2005) – Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Permendagri No. 57 Tahun 2009 (Perubahan Atas Permendagri No.44 Thn 2007) – Tentang Pedoman Pengelolaan Pemilukada.
5. Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada.
6. Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPUD, PPS, KPPS dalam Pemilukada.
7. Peraturan KPU No. 64 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilukada. 
8. Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilukada.
9. Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 – Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada.
10. Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada.
11. Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada.
12. Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 – Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilukada.

0 comments: